Inovatif Pengembangan Kelembagaan Usaha Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Revolusi Jagung Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Abstract

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadikan komoditas jagung sebagai salah satu komoditas unggulan daerah, melalui program revolusi jagung. Program ini dimulai pada tahun 2017, dan sampai saat ini masih belum berjalan maksimal maka dibutuhkan upaya dari semua pihak untuk mendukung program tersebut. Tujuan dari penelitian adalah (1) Mengidentifikasi kelembagaan usaha masyarakat yang ada terkait pengelolaan usahatani, (2) Menganalisis posisi/peranan kelembagaan usaha masyarakat yang ada terkait pengelolaan usahatani, dan (3) Mengidentifikasi pemasalahan/hambatan yang dihadapi kelembagaan usaha masyarakat yang ada terkait pengelolaan usahatani. Penelitian dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Badak, Marangkayu, Tenggarong, dan Loa Kulu yang merupakan sentra pertanian jagung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada informan dengan menggunakan kuesioner teknik purposive. Hasil penelitian yaitu (1) Pada lokasi penelitian terdapat beberapa kelembagaan antara lain yaitu Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Pedagang/Toko-Toko Pertanian (Korporasi/Mandiri), Perusahaan (TJSP), Kelompok Tani dan Gapoktan, Badan Usaha Milik Desa, Peternakan Ayam (Korporasi/Mandiri), Industri Pengolahan Pakan Ayam, Perbankan, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA); (2) Peran kelembagaan pada usahatani jagung yaitu APJI dan KTNA berperan dalam memfasilitasi petani khususnya dalam pemasaran dan penyediaan akses memperoleh input produksi, BPP dan UPT Distanak berperan dalam memfasilitasi/membantu petani untuk memperoleh input produksi (khususnya pupuk subsidi) dan pendampingan usahatani, Perusahaan berperan dalam pemberian bantuan input produksi melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP); (3) Masalah yang menjadi hambatan bagi kelembagaan berbeda-beda antara lain APJI dan KTNA memiliki masalah dalam manajemen organisasi yang belum optimal karena bertumpu pada individu tertentu, BPP dan UPT Distanak dengan sumber daya petugas penyuluhan lapangan (PPL) memiliki masalah diantaranya jumlah PPL dan diseminasi inovasi yang masih kurang, Perusahaan memiliki kendala pada program TJSP yang terbatas baik pada anggaran maupun periode waktu pelaksanaan.