IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

  • Fathul Alamin
Keywords: pelayanan publik, kelurahan, masyarakat, regulasi

Abstract

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merubah kedudukan, status dan kewenangan Kelurahan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menidentifikasi upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan penentuan sample pada Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong dan Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian kali ini menemukan gambaran bahwa pelaksanaan pelayanan publik Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dari sisi penyelenggaraan pelayanan menunjukkan hasil yang baik, tugas-tugas pelayanan dari berbagai jenis layanan berjalan dengan baik serta dapat diterima dengan baik pula oleh masyarakat. Berubahnya kedudukan Kelurahan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak kemudian membuat melemahnya peran dan kinerja Kelurahan. Berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk mendayagunakan Kelurahan sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Author Biography

Fathul Alamin

Lahir di Kutai Kartanegara tanggal 1 Juni 1992. Alumni IPDN lulusan tahun 2013. Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Published
2018-12-31
Section
Articles