KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PEKERJA SEKTOR INFORMAL) DI KOTA BALIKPAPAN

Authors

  • Muhammad Soleh Pulungan

Keywords:

PKL, Perlindungan, Pembinaan, Usaha, Regulasi

Abstract

Sektor informal sangat menarik karena kemandiriannya dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang/jasa murah.   Tujuan Penelitian; (1) untuk menganalisas   mengapa para pedagang kaki lima (PKL) harus mendapat perlindungan hukum dan pembinaan dari Pemerintah. (2). Untuk menganalisis bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam penanganan dan pembinaan (PKL) di Kota Balikpapan ?. Metode Penelitian bersifat yuridis empiris, selain mengkaji hukum tertulis, juga mengkaji hukum dari aspek terapan atau implementasi di lapangan. Hasil Penelitian; konstitusi menjamin hak-hak untuk memilih pekerjaan sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Pasal 13 UU  No. 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, dinyatakan Pemerintah wajib menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan regulasi dan kebijaksanaan. Karena itu di Kota Balikpapan perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima (PKL).

Author Biography

Muhammad Soleh Pulungan

Lahir di Hutabargot, Sumatera Utara tanggal 10 Juli 1966. S1 Jurusan Pendidikan di UNY Yogyakarta tahun 2002. S2 Jurusan Hukum di UPB Surabaya. S3 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jurusan Ilmu  Hukum Tatanegara . Bekerja sebagai Fungsional Peneliti Madya di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Downloads

Published

2016-11-01

Issue

Section

Articles