PENGATURAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAN DEMOKRATISASI

Authors

  • Muhammad Soleh Pulungan

Keywords:

Demokrasi, Desa, Otonomi, Masyarakat

Abstract

Dalam perspektif politik hukum lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah
pergulatan politik yang panjang, untuk mewujudkan otonomi desa, dan desa sebagai pelopor sistem
demokrasi. Tujuan Penelitian yakni: (1) Bagaimanakah pengaturan otonomi Desa dalam konteks
Penerapan UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa. (2) Bagaimanakah prinsip-prinsip demokrasi Desa
dalam konteks Penerapan UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa. Metodologi Penelitian, penelitian ini
bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan; (1) pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach), dan (2) pendekatan konsep (concept approach).
Hasil Penelitian. Otonomi desa harus menjadi inti dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan
Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks kelembagaan desa, agenda
demokratisasi, otonomi dan desentralisasi merupakan faktor kunci yang penting agar dapat
mengefektifkan peran dan fungsinya, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap self-governing
community.

Author Biography

Muhammad Soleh Pulungan

Lahir di Hutabargot, Sumatera Utara tanggal 10 Juli 1966. Lulus D3 di IKIP Yogyakarta tahun 1991. S1 Jurusan Seni Rupa di UNY Yogyakarta tahun 2002. S2 Jurusan Hukum di UPB di Surabaya. S3 di Universitas 17 Agustus Surabaya Jurusan Hukum. Bekerja sebagai Fungsional Peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Downloads

Published

2018-08-01

Issue

Section

Articles