PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Authors

  • Achmad Jais

Keywords:

APBD, otonomi daerah, anggaran, Good Governance

Abstract

Pengelolaan APBD dalam konteks otonomi Daerah merupakan kewenangan mutlak dari Pemerintah Daerah, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian dalam pengelolaan APBD diperlukan suatu kerangka kerja yang terpadu dan optimal sehingga melahirkan tata kelola anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip “Good and Clean Governance”. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan baik, transparan dan partisipatif yang akan melahirkan suatu bentuk pelaksanaan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersih, professional serta mengabdikan diri sepenuhnya bagi kepentingan masyarakatnya. Tujuan  penelitian ini adalah mendapatkan informasi mengenai Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilakukan di 4 kecamatan yaitu Samboja, Muara Jawa, Anggana, dan Sanga-Sanga. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan APBD Tahun 2017, belum sepenuhnya merealisasikan peran prinsip-prinsip Good Governance. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum optimalnya tingkat pemahaman aparatur pemerintahan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih belum maksimal dalam membangun pemerintahan daerah.

Author Biography

Achmad Jais

Lahir di Sabintulung, tanggal 5 April 1970. S1 Jurusan Manajemen Unikarta di Kutai Kartanegara tahun 1998. S2 Jurusan Manajemen Keuangan Unhas tahun 2002. S3 Jurusan Ilmu Manajemen di Universitas Brawijaya tahun 2011. Bekerja sebagai Fungsional Peneliti Muda di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Downloads

Published

2019-07-31

Issue

Section

Articles